tugas dan fungsi bupati. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Sekretaris Daerah mempunyai perincian tugas sebagai. tugas dan fungsi bupati

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 10 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidangkepada Bupati sesuai dengan keahliannya dan berkoordinasi dengan Sekda. Pasal 3 Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidangJudul. BAB I – Dinas Kesehatan - Bagian Pertama : Kepala Dinas - Bagian Kedua : Sekretariat - Bagian Ketiga : Bidang. TUGAS DAN FUNGSIWALI NAGARIPERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2016 Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Perundang-undangan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas. • Fungsi : memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota** Tugas : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi. Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Ka bu paten Simalungun (Berita Daerah Ka bu paten Simalungun Nomor 287); 16. Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 29 Tahun 2020: Sekda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahaan dan Pembangunan di bidang penyusunan kebijakan dan. [1]. Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya. pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja peraturan bupati tahun 2008 no 74:. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan. Ketentuan Umum 2. (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 1 UmumJudul. 7 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA, DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN. memberikan masukan kepada Bupati dalam tataran kebijakan dan kerangka implementasi tentang hal-hal yang menyangkut masalah-masalah strategis dan pendekatan atau kebijakan baru untuk menciptakan akselerasi tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan b. Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Sekretaris Daerah Pasal 5 (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Sekretariat. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Peraturan Bupati. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa,. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD. bahwa dalam rangka penyesuaian tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Staf Ahli Bupati Pekalongan; b. c. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. ABSTRAK: bahwa untuk menjabarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas. 5 Tahun 2020. BAB IV TUGAS UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. (3) Kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: a. BAB III TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pasal 4 (1) BKAD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 7 (1) Sekretariat mempunyai tugas. Hari. Untuk melaksanakan tugas, Badan mempunyai fungsi:a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang PembentukanJudul. Paragraf 2 Sekretariatbupati mojokerto provinsi jawa timur peraturan bupati mojokerto nomor 93 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata kabupaten mojokerto menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati mojokerto, a. Camat sendiri dipilih oleh bupati melalui rekomendasi dari sekretaris daerah (sekda) sehingga, camat bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sekretaris daerah. Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi pamong Praja dibantu oleh Sekretariat, yaitu : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. tugas, fungsi, dan tata hubungan kerja; dan c. DPRD Tingkat II: Fungsi, Hak, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Kesatuan bangsa dan. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, mempunyai tugas :. dengan Peraturan Bupati ; c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum; d. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik menyelenggarakan fungsi : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi perangkat. Perwakilan. Tempat Penetapan. . (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: a. BAB III TUGAS DAN FUNGSI BKPSDM Pasal 4 (1) BKPSDM mempunyai tugas membantu Bupati untuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Daerah . c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian; 2. h. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi : a. Pembinaan ketatausahaan Dinas; dan f. b. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4 (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. 3. Tematik. Bupati tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. BUPATI. - Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja,. Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan DaerahKabupaten Luwu UtaraNomor 13 Tahun2016tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja. Selain mempunyai banyak tugas, wali kota juga mempunyai beberapa wewenang serta kekuasaan yang mendukung setiap tugasny agar dapat terlaksana dengan baik dan juga optimal dengan pengawasan. i. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 4 (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikanterpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. DPRD Tingkat I: Fungsi, Hak, Fraksi, Tugas, Wewenang, dan Syarat Pencalonan. Bupati ini . struktur organisasi sekretariat daerah lampiran peraturan bupati badung nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati badung nomor 78 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah bagan susunan organisasi perangkat daerah sub bagian pengelolaan Tipe Dokumen. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Mengingat 1. pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ,Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi ,Penjabaran Tugas dan Fungsi kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 132 ) dan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 114 Tahu. Peraturan Perundang-undangan. MEMUTUSKAN :. Kutai Barat No. mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI. Belum Tersedia. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. T. Tata Kerja 8. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Sekretaris Daerah mempunyai perincian tugas sebagai. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone. Majalengka No. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang : a. kedudukan dan susunan organisasi; b. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2008. Tematik. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, a. id) KOMPAS. Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MusiBanyuasin; 1. Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. -6- BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Parsal 6 Kepala Dinas mempunyai. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa peran ajudan merupakan bagian dari fungsi Rumah Tangga Kepresidenan. 12. Mengingat: 1. Bupati tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan,. Glosarium. 2021. Ada beberapa tugas yang harus dijalankan oleh seorang bupati antara lain sebagai berikut Memimpin setiap pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD. j. Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali yaitu tentang Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Susunan Organisasi Dinas Sosial, Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Susunan Organisasi Dinas Komunlkasi. ABSTRAK: a. lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan /atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai. dan Kelurahan; i. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Badan Pasal 4 Badan mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang u ru san p emerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi : a. E. PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; b. Judul. (3) Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khusus yang berkenaan dengan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Sub Urusan Pemerintahan : a. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikanperaturan bupati kubu raya nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten kubu raya. Tata Kerja 8. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kab. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan. Undang . Login Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2020ABSTRAK: Untuk menindaklanjuti PP No. Pada saat Peraturan. a. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi : a. bupati, dan wali kota; c. Pasal 7 Bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang melekat pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi: a. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas dan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA Peraturan Bupati Jember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. Si f a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai Susunan Organisasi, tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 408523. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang. Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah ; Mengingat : 1. bombana : 23 desember 2016:. Bupati, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini- BAB Vll KETENTUAN PENUTUP Pasa) 17 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. Mengingat : 1. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap isu-isu strategis mengenai hukum dan politik. g. pelaksanaan tugas lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Tugas dan wewenang penjabat kepala daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sub Bagian Keuangan; 3. Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. DPRD mempunyai fungsi : Legislasi. bupati banyuwangi propinsi jawa timur salinan peraturan bupati banyuwangi nomor 75 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan kabupaten banyuwangi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati banyuwangi, menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Tipe Dokumen. lingkup tugasnya; dan f. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal 4 (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 135 TAHUN 20 2 1 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf. f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2. 5 months ago . Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna. ABSTRAK PERATURAN. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Peraturan. kaltimprov. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 7 (1). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan Pasal 4 Badan mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah . Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 6 Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal. Mar 02, 2021. a. aspek peternakan; dan e. Beranda. Selain memiliki tugas pokok seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bupati juga memiliki tugas-tugas lain yang melekat pada jabatan tersebut, seperti berikut ini:Melakukan mutasi pegawai. Menimbang : a.